EMPAT KEMENTERIAN PANTAU BERSAMA KESIAPAN PELAKSANAAN IPDMIP


Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)

Makasar, 5/05/18. Pelaksanaan kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project IPDMIP secara efektif sudah mulai berjalan. Untuk meninjau kesiapan daerah dalam melaksanakan kegiatan ini, maka selama dua pekan telah diadakan misi bersama antara empat kementerian pelaksana kegiatan IPDMIP yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamenterian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

IMG_7046.JPG

5 Mei 2018

Pelaksanaan kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project IPDMIP secara efektif sudah mulai berjalan. Untuk meninjau kesiapan daerah dalam melaksanakan kegiatan ini, maka selama dua pekan telah diadakan misi bersama antara empat kementerian pelaksana kegiatan IPDMIP yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamenterian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Joint Mission ini juga melibatkan Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebagai lembaga yang memberikan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP.

Dikoordinasi oleh Direktorat PJSDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai National Project Management Unit (NPMU), misi ini menggali lebih dalam lagi capaian dan kendala-kendala yang terjadi di daerah dengan maksud mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan IPDMIP. Misi ini juga memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah baik yang telah diusulkan dalam penyusunan rencana kegiatan maupun yang belum dicantumkan. Selain itu juga untuk bertemu dengan para pemaku kepentingan terkait yang terlibat dalam program dan mengunjungi lokasi kegiatan. Dua wilayah lokasi kegiatan IPDMIP yang dikunjungi dalam misi besama ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung padi nasional andalan di Wilayah Indonesia bagian Timur. Lokasi produksi padi terbesar berada di Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu (Bodowasipilu). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan produksi beras sebesar 3.000.000 ton per tahun pada tahun 2019. Saat ini produksi beras dari Sulawesi Selatan sudah didistribusikan ke 22 Priovinsi, bahkan diekspor hingga ke Thailand, Malaysia, Philipina dan Vietnam. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah Kabupaten Barito Kuala memiliki peranan yang cukup penting dalam sektor pertanian di Kalimantan Selatan. Dengan potensi lahannya yang masih sangat luas, Barito Kuala menjadi sentra pertanian yang memiliki produktivitas padi terbesar di Kalimantan Selatan.


Misi bersama ini didahului dengan pembukaan dan diskusi dalam kick off meeting yang diselenggarakan di Hotel Arya Dutha Jakarta pada tanggal 2 Mei 2018, untuk mempertajam agenda misi selama kunjungan di daerah. “Dengan adanya misi bersama ini diharapkan dapat menggali permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam persiapan pelaksanaan IPDMIP. Dari sini nanti dapat disusun sebuah action plan untuk mendorong upaya percepatan kegiatan,” papar Abdul Malik Sadat, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas yang selain berlaku sebagai National Program Implementing Unit (NPIU) juga melaksanakan tugas sebagai sekretariat NSCWR.

Senada dengan yang disampaikan oleh Bappenas, Eric Quincieu dari ADB menyampaikan bahwa,”Joint Mission ini akan mengidentifikasi baik kemajuan maupun bottle neck yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP agar dapat segera dicari solusinya”. Eric juga menambahkan bahwa kegiatan IPDMIP ini mendukung target pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan sektor pertanian melalui rehabilitasi sistem jaringan pertanian beririgasi termasuk kegiatan operasional dan pemeliharaanya.

Sementara itu perwakilan IFAD, Candra Samekto, menyampaikan bahwa keberhasilan peningkatan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan antara rehabilitasi sistem jaringan irigasi dan peningkatan usaha tani. Untuk itu dalam kegiatan IPDMIP, IFAD akan mendukung dari sisi pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan khususnya padi, peningkatan kemudahan akses petani terhadap pasar serta lembaga keuangan. Peningkatan kersejahteraan petani menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan IPDMIP ini. Dalam misi ini IFAD juga akan memantau kesiapan lembaga pelaksana di daerah serta kesesuaian alokasi anggaran pendanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah diusulkan.

Dalam kesempatan kunjungan di Provinsi Sulawesi Selatan, H.A.M Arifin Iskandar selaku Kepala Bidang  Ekonomi Makro Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik dilaksanakannya kegiatan IPDMIP ini. “Kami sangat mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP ini juga dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang efektif baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk meminimalisir terjadinya kendala pada saat pelaksanaan kegiatan. Terutama pada saat verifikasi yang diharapkan prosesnya dapat dilaksanakan dengan mudah”, demikian paparnya.

Kegiatan IPDMIP ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan baru yaitu Result Based Landing/RBL atau penilaian keberhasilan kinerja berdasarkan pada beberapa kriteria indikator yang telah ditetapkan yang disebut dengan Disbursement Link Indikator/DLI terutama pada kegiatan rehabilitasi irigasi. Pendekatan ini akan memberi peluang dan memacu daerah untuk dapat menetapkan target-target yang terukur terutama dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pertanian beririgasi. Sehingga capaian yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat dipantau secara lebih terukur. Sementara secara pengelolaan pendanaan, kegiatan IPDMIP ini akan dilaksanakan melalui mekanisme on granting.

Selama tiga hari, rombongan misi yang juga melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, instansi Bappeda dan Dinas Pertanian setempat baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten ini mengunjungi beberapa lokasi daerah irigasi yang berada baik di wilayah pengelolaan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun Daerah Irigasi yang dikunjungi adalah DI.Sadang, DI.Lapitu, DI. Bilokka, serta DI. Bangkae. Selain meninjau langsung kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang sedang dilaksanakan, misi ini juga menemui kelompok Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A), juru ukur pintu air untuk mendapatkan informasi langsung permasalahan pengelolaan sumber daya air untuk pertanian di lapangan.

Hal yang sama juga terlontar pada saat tim misi melaksanakan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil diskusi yang dilaksanakan di kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan ini, terungkap beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terutama dalam meknisme pelaksanaan kegiatan IPDMIP.”Kami sangat berharap agar dapat segera menerima pedoman pelaksanaan maupun pedoman teknis sebagai dasar panduan dalam penyusunan kegiatan dan pengalokasian pendanaan di daerah”, papar Sekretaris Bappeda Kalimantan Selatan. Tim misi ini juga berkesempatan mengunjungi kegiatan pertanian di lahan rawa di Kabupaten Barito Kuala. Pertanian merupakan salah satu sektor di Kabupaten karena kertersediaan lahan yang masih cukup luas. Sayangnya, permasalahan dalam pemanfaatan lahan rawa di wilayah ini adalah kondisi tanah yang gambut yang tinggi kadar PH dan miskin hara, serta dukungan infrastruktur irigasi yang melum optimal.

Selain mengadakan kunjungan ke daerah, secara intensif selama dua pekan juga dilaksanakan serangkaian diskusi dalam rangka penajaman dan pemantaban pelaksanaan kegiatan pendukung IPDMIP antara lain sistem informasi dan penilaian kinerja irigasi, finalisasi pedoman pelaksanaan, pembahasan sistem keuangan dan audit bersama dengan BPKP dan LKPP. Rangkaian kegiatan misi bersama ini ditutup dengan wrap up meeting yang diselenggarakan pada 18 Mei 2018 bertempat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Hasil misi bersama ini telah merumuskan rekomendasi dan masukan yang akan menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan yang telah dilakuan dan landasan dalam penetapan langkah selanjutnya.