BOSOWASIPILU, PENOPANG LUMBUNG PANGAN ANDALAN KAWASAN TIMUR INDONESIA 

5 Mei 2018

Dengan luas areal persawahan mencapai 656.610 Ha dimana 58% atau seluas 398.843 Ha merupakan sawah beririgasi (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017), produksi beras di Sulawesi Selatan mampu memasok kebutuhan beras di Kawasan Timur Indonesia. Sektor pertanian bagi Provinsi Sulawesi Selatan menjadi landasan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah, sebanyak 41,7 persen atau 1,45 juta masyarakat di Sulawesi Selatan bekerja di sektor pertanian.

Produksi gabah kering di Provinsi Sulawesi Selatan dari data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura (KPTPH) pada tahun 2016 tercatat mencapai 5,8 juta ton, ini setara dengan 3,6 juta ton beras. Produksi ini berkontribusi pada pertumbuhan pangan nasional sebesar 23%. Sektor pertanian tanaman pangan khusunya padi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mencapai 7,41%. Pertumbuhan ini melampaui nilai pertumbuhan nasional yang saat ini mencapai 5%. Distribusi produksi beras dari Sulawesi Selatan sudah mampu memenuhi pasar-pasar di 22 Provinsi di Indonesia, bahkan juga permintaan ekspor dari negara Malaysia, Philipina, Thailand dan Vietnam. Maka tidak salah kiranya jika Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, HAM Arifin Iskandar menyatakan bahwa selain meningkatkan produktivitas padi, hal yang terpenting lainnya adalah meningkatkan akses pertanian terhadap pasar. “Komoditas utama yang kami jual mayoritas masih dalam bentuk beras. Kami sangat terbuka dengan berbagai inovasi yang mampu menambah nilai jual produksi pertanian di Sulawesi Selatan”, paparnya.

Lima Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap), Pinrang dan Luwu memiliki potensi pertanian yang mampu menopang 60% produktivitas padi di Sulawesi Selatan. Rata-rata produksi padi di kawasan pertanian yang kemudian lebih dikenal dengan BOSOWASIPILU mencapai 6,3 ton per hektar, dengan musim tanam bervariasi antara dua sampai tiga kali musim tanam dalam setiap tahunnya. Wilayah ini berdasarkan Perda No.1 tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Sulawesi Selatan dicanangkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk pengembangan pertanian dan pangan.

Dalam mendukung terus peningkatan produksivitas pertanian tanaman pangan khusunya padi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memproritaskan peningkatan sistem jaringan irigasi dimana hanya sekitar 45% jaringan irigasi yang masih dalam kondisi baik. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa 55% jaringan irigasi di provinsi ini perlu direhabilitasi segera. Komitmen Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong sektor pertanian menjadi sektor unggulan tercermin dari kinerja serapan anggaran pertanian tertinggi di Indonesia pada tahun 2017.

Bak gayung bersambut, pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan kegiatan IPDMIP atau Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian dari 16 Provinsi dan 74 Kabupaten yang selama lima tahun ke depan hingga tahun 2022 akan melaksanakan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi pertanian dan peningkatan produktivitas tanaman pangan khusunya padi dalam rangka mendukung program strategis nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan pendanaan sebesar 700 juta USD (atau setara dengan 1,6 T Rupiah) dari Asian Development Bank dan International Fund for Agriculture and Development. Dana ini merupakan bagian alokasi yang dianggarkan oleh Pemerintah Indonesia sebesar 22 T Rupiah untuk peningkatan sektor pertanian beririgasi.

Areal sawah beririgasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi target pelaksanaan IPDMIP merupakan Daerah Irigasi (DI) yang telah disepakati dan memenuhi kritertia yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan. Adapun total luas Daerah Irigasi lokasi kegiatan seluas 90.180 Ha yang terdiri atas DI Kewenangan Pusat seluas 68.453Ha, DI Kewenangan Provinsi seluas 8.349 Ha, dan DI Kewenangan Kabupaten seluas 13.378 Ha. Secara administratif, DI ini berada di wilayah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap), dan Pinrang. Dalam pelaksanaan kegiatannya, DI Kewenangan Pusat berada di bawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, sedangkan DI Kewenangan Provinsi dan Kabupaten dikelola oleh institusi Pemerintah Daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA), serta Dinas Pertanian di masing-masing wilayah tersebut.

Keterpaduan antara kegiatan peningkatan kinerja jaringan irigasi dan peningkatan produktivitas pertanian dalam kegiatan IPDMIP di Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat dilihat dari perencanaan kegiatan yang telah disusun oleh pelaksana kegiatan sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan telah merencakan tiga paket kegiatan desain diantaranya rehabilitasi Pintu Air DI. Saddang Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap, Rehabilitasi Saluran Sekunder DI. Bila Kalola Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo, serta Normalisasi Saluran Pembuang DI. Sanrego, DI. Pattiro, DI. Palakka dan DI. Ponre-Ponre Kab. Bone.

Diharapkan dengan ditingkatkannya kinerja irigasi di Sulawesi Selatan ini maka jaminan air untuk kegiatan pertanian makin dapat diandalkan. Ketersediaan air memang mutlak dalam kegiatan pertanian, namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian sehingga kesejahteraan petani pun juga dapat tercapai. Kerjasama yang terpadu dan koordinasi yang baik antar pelaku-pelaku di sektot pertanian beririgasi ini perlu terus didorong untuk menjawab tantangan keberlanjutan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional.